Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf ditemui saat pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka kunjungan kerja di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (9/2/2023). Foto: Aha/Man

Isu-isu kepemudaan erat kaitannya dengan potensi angkatan kerja muda, apalagi bonus demografi nasional memperlihatkan pertumbuhan populasi tersebut. Tak heran, dalam kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI kali ini ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, menerima aspirasi kebutuhan link & match antara pendidikan dengan industri di daerah tersebut. 

"Tadi ada usulan agar mengembangkan pendidikan vokasional seperti politeknik dan lainnya di area sini, yang mana cukup banyak ragam industrinya. Kabarnya sudah ada kerja sama dengan UI (Universitas Indonesia) dan ITB (Institut Teknologi Bandung). Ini tentu bagus sekali dan akan kami dorong lewat pusat," ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf ditemui usai pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka kunjungan kerja di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (9/2/2023). 

Usulan tersebut disampaikan saat pertemuan berlangsung dimana diikuti perwakilan pemerintah provinsi, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan jajaran dinas terkait serta berbagai organisasi mahasiswa dan kepemudaan di Kalimantan Tengah. Dede menyebutkan, dari kegiatan mendengar aspirasi atau biasa disebut belanja masalah itu, terdapat kegelisahan seperti apa karir yang akan ditempuh kaum muda pasca lulus pendidikan. 

"Mau kemana kita setelah lulus? Seperti itulah pertanyaannya. Padahal mereka berada di tengah ramainya sektor industri mulai dari pertambangan, perkebunan, bahkan juga proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang akan dibangun. Nah, sektor kepemudaan ini belum tersentuh. Dikarenakan permintaan dan penawaran tenaga kerja tidak sama, baik dari sisi kemampuan maupun akses informasinya, maka perlu ada 'link & match' pendidikan dan industri," urai Politisi Partai Demokrat. 

Selain itu, tim yang diketuai Dede ini, juga memperoleh masukan agar para pemuda juga dapat dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan. Kebetulan, ia mengatakan, DPR RI juga tengah membahas bersama pemerintah terkait Rancangan Desain Besar Kepemudaan Nasional. Dimana pendekatannya tidak lagi top-down, melainkan bottom-up, sehingga masyarakat muda mulai dapat terwakili kepentingan dan kebutuhannya. 

Diharapan nanti berujung pada Undang-Undang Kepemudaan yang baru. Hal ini dipandang penting lantaran bonus demografi Indonesia akan diwarnai kaum muda dengan jumlah hingga 100 juta jiwa. "Kedepan populasi pemuda ini harus kita kembangkan dan didorong agar berdaya saing," sebut Dede. 

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo menyatakan dukungannya terhadap rencana-rencana kepemudaan tersebut. Dengan kekayaan alamnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mendorong kegiatan pendidikan vokasional agar terciptanya angkatan kerja muda yang berdaya saing tinggi. (aha)